TRIBUN_ROBAN.COM - BATANG – Program pengadaan seragam gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP di Kabupaten Batang menuai sorotan. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang konveksi, jasa jahit, hingga pengrajin batik mengaku belum dilibatkan dalam pelaksanaan program yang sebelumnya diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus memberdayakan pelaku usaha lokal.
Program seragam gratis merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang untuk meringankan beban orang tua siswa pada tahun ajaran baru. Selain memberikan bantuan kepada peserta didik, program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan penjahit dan pelaku UMKM di sekitar sekolah.
Namun, sejumlah pelaku usaha jahit menilai pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan arahan yang sebelumnya disampaikan Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan. Berdasarkan informasi yang mereka peroleh, Bupati menginginkan proses pengadaan seragam melibatkan penjahit lokal di sekitar sekolah. Bahkan, apabila terdapat wali murid yang memiliki keterampilan menjahit, mereka juga diharapkan dapat diberi kesempatan sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas.
Faktanya, sejumlah penjahit di beberapa kecamatan, seperti Batang, Subah, Banyuputih, Bawang, hingga Bandar, mengaku belum memperoleh kesempatan untuk ikut mengerjakan pengadaan seragam tersebut. Mereka menduga pekerjaan justru terpusat pada pihak-pihak tertentu yang memiliki kapasitas produksi lebih besar sehingga pelaku usaha kecil tidak ikut merasakan manfaat dari program yang menggunakan anggaran pemerintah tersebut.
Salah seorang sumber menyebutkan adanya arahan kepada sekolah-sekolah terkait penyampaian informasi mengenai pengadaan seragam. Dalam pesan yang beredar, pihak sekolah diminta menjelaskan bahwa seragam putih merah dikerjakan melalui kerja sama dengan wali murid serta memperhatikan dokumentasi proses pengukuran.
Meski demikian, sejumlah pelaku UMKM mengaku tidak mengetahui adanya mekanisme pelibatan tersebut. Bahkan ketika mereka menanyakan langsung kepada pihak sekolah, jawaban yang diterima cenderung seragam, yakni bahwa pengadaan seragam telah bekerja sama dengan wali murid.
Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan pelaku usaha kecil yang berharap dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Batang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan agar manfaat program benar-benar dirasakan secara merata dan tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu.
Sorotan serupa juga datang dari kalangan pengrajin batik di Kabupaten Batang. Melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Batang, para pengrajin menyampaikan keprihatinan karena manfaat program pengadaan seragam batik dinilai belum dirasakan secara merata.
Dalam surat tersebut, para pengrajin mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan melestarikan budaya batik sekaligus memberdayakan UMKM lokal. Namun mereka menilai masih banyak pengrajin yang memiliki kemampuan produksi, tenaga kerja, dan pengalaman bertahun-tahun justru belum dilibatkan dalam pelaksanaan program.
Mereka juga mengkhawatirkan adanya pemusatan pekerjaan pada pihak tertentu yang mengatasnamakan kelompok atau paguyuban sehingga kesempatan usaha tidak tersebar secara adil.
Para pengrajin berharap Pemerintah Kabupaten Batang melakukan evaluasi serta memastikan seluruh program yang berkaitan dengan UMKM maupun industri batik daerah dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan berkeadilan. Menurut mereka, pemerataan kesempatan kerja menjadi faktor penting agar tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat benar-benar tercapai serta mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha lokal.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang terkait mekanisme penunjukan penyedia seragam maupun tanggapan atas aspirasi para penjahit dan pengrajin batik yang mengaku belum dilibatkan dalam program tersebut.
Para pelaku UMKM berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan sekaligus melakukan evaluasi agar tujuan mulia program seragam gratis, yakni membantu siswa sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat lokal, dapat terwujud secara optimal.
(Tim)